Hal Baru dari Kabinet Kerja Jokowi

Akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kabinetnya pada 26 Oktober 2014 sore yang diberi nama Kabinet Kerja. Ada yang mengatakan pengumuman itu terlambat. Tetapi jika mengikuti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pengumuman itu masih dalam bingkai aturan. Menurut UU tersebut, pembentukan kementerian  paling lambat 14 hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah (janji). Sedangkan Jokowi mengumumkan kabinetnya enam hari setelah pelantikannya.

Pusta Hery Kurnia - Kabinet Kerja Jokowi
Kontroversinya, kalau itu terjadi, mungkin dari sosok menteri yang dipilihnya. Ada sejumlah menteri yang dianggap sangat cocok mengisi posnya tetapi yang lainnya masih dipertanyakan atau dianggap dipaksakan karena faktor politik. Ignasius Jonan, misalnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia ini sudah lama disebutkan pantas diangkat menjadi Menteri Perhubungan. Prestasinya menata perkeretaapian Indonesia begitu mencolok. Karena itu banyak yang memberi apresiasi ketika ia ditunjuk menjadi Menteri Perhubungan dalam Kabinet Kerja Jokowi. Demikian juga dengan Anies Baswedan yang di Kabinet Jokowi menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tak ada yang meragukannya.

Tetapi beberapa menteri lain ada yang diragukan kapasitasnya. Mungkin karena track-recorddi bidang kementerian di mana ia ditunjuk menjadi menteri, tidak banyak diketahui orang. Tetapi, meskipun ada pro-kontra tentang kapabilitas menteri muncul, proses perekrutannya memberi nuansa baru. Presiden Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meminta masukan atas rekam jejak para calon menteri tersebut. Proses ini membuat calon menteri yang diberi tanda merah, kuning, atau kuning tua oleh KPK tak dipilih Jokowi dan Presiden mengajukan nama-nama baru. Inilah yang membuat pengumuman Kabinet Kerja diundur waktunya.

Hal lainnya adalah nomenklatur menteri yang berubah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Pendidikan dipecah menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.  Pemecahan ini membuat Kementerian Riset dan Teknologi tak ada. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dipecah menjadi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Selain itu, cara Presiden Jokowi mengumumkannya pun berbeda dengan Presiden-Presiden sebelumnya. Jika dulu masyarakat hanya mendapat daftar menteri di hari pengumuman, kali ini Presiden Jokowi mengumumkan satu per satu nama kementerian dan menteri yang menjabatnya sekaligus memperkenalkan menteri bersangkutan.

Hal-hal baru ini semoga memberi pertanda bahwa pemerintahan baru di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membawa Indonesia ke tahapan yang jauh lebih baik. Selamat bekerja, Kabinet Kerja!

Berikut susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK:

  1. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
    2. Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago
    3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Indroyono Soesilo
    4. Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan
    5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
    6. Menteri Pariwisata: Arief Yahya
    7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Sudirman Said
    8. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto
    9. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
    10. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi
    11. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
    12. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly
    13. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
    14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi
    15. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sofyan Djalil
    16. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro
    17. Menteri Badan Usaha Milik Negara: Rini M Soemarno
    18. Menteri Koperasi dan UKM: Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga
    19. Menteri Perindustrian: Saleh Husin
    20. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel
    21. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
    22. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri
    23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
    24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
    25. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan
    26. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani
    27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin
    28. Menteri Kesehatan: Nila F Moeloek
    29. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa
    30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yambise
    31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan
    32. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: M Nasir
    33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi
    34. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Jafar

Source: www.andriewongso.com

Leave a Comment